Pemerintahan Megawati : Privatisasi BUMN ke Tangan Asing (2001-2004)

Oleh : Teriana Akbar Yuloh

NIM : 0704596

 

Menurut GBHN, kekuatan perekonomian Indonesia pada dasarnya dapat digolongkan dalam tiga sektor pemerintah (BUMN) dan koperasi. Ketiga sektor ini diharapkan dapat berkembang dengan harmonis atau dengan selaras, serasi dan seimbang sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 740/KMK 00/1989 yang dimaksud Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah : Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki Negara (Pasal 1 ayat 2a), atau badan usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki Negara tetapi statusnya disamakan dengan BUMN yaitu (Pasal 1 ayat 2b)

1.      BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

2.      BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan BUMN lainnya.

3.      BUMN yang merupakan badan-badan usaha patungan dengan swasta nasional/asing dimana Negara memiliki saham mayoritas minimal 51%. (Anoraga, 1995:1).

Terlepas dari namanya yang berbeda-beda, BUMN sudah ada di Indonesia sejak zaman perang. Setelah kemerdekaan maka bidang yang dicakupi oleh BUMN pun bertambah banyak, antara lain karena Pasal 33 UUD 1945 mengamankan, bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Tetapi memang ada kebutuhan ekonomi yang nyata untuk kehadiran BUMN itu di berbagai bidang.

Melalui UU 1/1967, secara resmi pemodal asing dapat menginvestasikan modalnya di Indonesia dengan keringanan pajak. Sektor-sektor pertambangan dikelola oleh perusahaan Amerika cs (Inggris, Prancis dkk). Sementara itu, pemerintah Soeharto masih mempertahankan sektor-sektor penting bagi negara. Kemudian muncul Pasal 3 UU 6/1968 disebutkan:

Perusahaan nasional adalah perusahaan yang sekurang- kurangnya 51% daripada modal dalam negeri yang ditanam didalammnya dimiliki oleh Negara dan/atau, swasta nasional Persentase itu senantiasa harus ditingkatkan sehingga pada tanggal 1 Januari 1974 menjadi tidak kurang dari 75%. Perusahaan asing adalah perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam ayat 1 pasal ini.

Dengan adanya pasal itu, maka asing diperbolehkan untuk memiliki perusahaan strategis negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. Inilah cikal bakal privatisasi di bumi Indonesia yang tujuan awalnya mulia yakni membangkitkan ekonomi negara ditengah minimnya modal dalam negeri. Disisi lain, privatisasi kepemilikan perusahaan negara kepada rakyatnya (bukan kepada saing) secara tidak langsung memang merupakan implementasi dari ekonomi  kekeluargaan (koperasi). Jadi sejarah privatisasi pertama kali di Indonesia adalah ketika diterbitnya UU no 6/1968 pada tanggal 3 Juli 1968.

Di Indonesia, istilah privatisasi sebelumnya dikenal dengan nama “swastanisasi”, baru setelah berdiri Kantor Menteri (Negara) BUMN, istilah ini menjadi sangat popular. Istilah ini berkenaan dengan gagasan, kebijakan dan program yang sangat luas cakupannya. Secara makro, privatisasi berarti pengurangan peran Negara dalam kegiatan bisnis. Dalam sisi mikro, privatisasi berarti transfer kepemilikan Negara kepada masyarakatnya (Moeljono, 2004 : 49).

Alasan dilakukannya privatisasi adalah karena pudarnya keyakinan terhadap teori negara kesejahteraan seperti yang diperkenalkan oleh John Maynard Keyness (1883-1987) yang juga merupakan arsitek Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Premis dasarnya adalah bahwa menyerahkan kepemilikan dan pengelolaan sebagai kegiatan ekonomi, apalagi yang strategis, kepada Negara adalah sia-sia. Privatisasi seluruh kegiatan ekonomi adalah jawaban untuk meningkatkan jaminan kesejahteraan masyarakat, karena dengan demikian mereka akan menjadi lembaga yang harus bersaing.

Secara membudaya, privatisasi BUMN-BUMN strategis Indonesia pertama kali terjadi pada masa Pemerintahan Soeharto ke-5 yakni tahun 1991.  Meskipun cikal bakal privatisasi umum telah diundangkan pada tahun 1968, namun 1991 menjadi tahun dimana satu persatu perusahaan negara diprivatisasi secara kontinyu.

Atas desakan IMF, pemerintah dipaksa menjual BUMN-BUMN yang cukup potensial di masa-masa mendatang hanya untuk menutup defisit APBN. Selain menjadi sapi perah pejabat negara, BUMN diobral kepada investor asing demi mendapatkan utang baru dari IMF cs. Pada pemerintahan Megawati, tim ekonominya yakni  Menko Perekonomian Dorodjatun, Menkeu Boediono, dan Meneg BUMN Laksama Sukardi melakukan privatisasi BUMN secara cepat (fast-track privatization)  hanya untuk menutup anggaran dengan tanpa mempertimbangkan aspek ekonomis dari BUMN yang bersangkutan. Pilihan menggandeng mitra strategis (melalui strategic sale) dalam proses privatisasi oleh sebagian pengamat dipandang sebagai tindakan yang merugikan negara.

Privatisasi BUMN idealnya adalah memiliki tujuan sebagai berikut :

  • Agar BUMN tersebut lebih maju dan profesional karena jadi swasta (bukan bermental mental pegawai negeri).
  • Mengurangi campur tangan pemerintah dalam perekonomian.
  • Mengurangi subsidi pemerintah terhadap BUMN
  • Hasil privatisasi dapat digunakan untuk membangun BUMN baru atau proyek strategis lain untuk kesejahteraan rakyat.

Fakta yang terjadi selama ini justru menunjukkan betapa BUMN lebih banyak dijadikan sebagai sapi perahan buat para pejabat negara yang sedang berkuasa. Dengan penggunaan teori principal-agent maka nuansa politis sangat kental dalam BUMN, dikarenakan manajemen perusahaan tidak harus tunduk dan loyal kepada pemilik saham. Berbagai kepentingan politik aktif bermain, yang ujung-ujungnya menyebabkan BUMN tereksploitasi oleh politisi (Moeljono, 2004 : 51). Celakanya, para petinggi perusahaan itu juga cenderung menikmati perahan tadi dan  mereka juga kebagian hasil yang tidak kecil. Alhasil, kebanyakan BUMN yang ada menjadi sakit dan fakta itu bertahan sepanjang sejarah adanya BUMN di negeri ini.

Kesangsian masyarakat terhadap klaim Megawati atas ekonomi kerakyatan dan perlawanan terhadap neoliberalisme adalah tindakannya menjual sejumlah badan usaha milik negara. Jika ada beberapa BUMN yang diprivatisasi di era Habibie dan Gus Dur, maka masuknya tim ekonomi yang sangat patuh pada IMF di pemerintahan Megawati berhasil memprivatisasi aset-aset strategis negara seperti Telkom, Indosat, PT BNI,  PT Batu Bara Bukit Asam. Penjualan BUMN tersebut dengan harga yang terlalu kecil jika dibanding prospek  (2 tahun kemudian)  yang memiliki kinerja yang sangat baik, yang menghasilkan keuntungan yang besar bagi para pemegang saham. Begitu juga penjualan bank-bank di BPPN dengan sangat murah, dimana hampir di setiap transaksi merugikan negara triliun rupiah. Inilah salah satu keberhasilan IMF untuk mendikte Indonesia melalui tim ekonomi yang berhaluan Mafia Berkeley, yang berpaham neoliberalisme.

Pada semester pertama pemerintahannya, pemerintahan Megawati sudah menjual 7 BUMN yang masih aktif mengisi celengan negara Rp 3,5 triliun per tahun. Indosat, Kimia Farma, Indofarma, Indocement Tunggal Prakarsa, Tambang Batubara Bukit Asam, Angkasa Pura II, dan Wisma Nusantara dilelang tahun itu. Selanjutnya pemerintahan Megawati juga melego perusahaan telekomunikasi Negara: Telkom. Pemerintah saat itu beralasan penjualan untuk menambal tekor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penjualan PT Indosat dan Telkom paling disoroti masyarakat. Dengan prospek positif industri telekomunikasi di Indonesia, dua perusahaan raksasa itu sempat mendatangkan keuntungan yang berlimpah. Betapa tidak, saham kedua perusahaan itu pernah loncat hingga Rp 26,740 triliun. Sayang keuntungan itu justru masuk kantong Temasek, BUMN Singapura yang menguasai saham Indosat dan Telkom. Berbagai saham BUMN lain yang strategis berhasil dijual diera Megawati. Sebut saja penjualan saham Perusahaan Gas Negara sebesar Rp 7,34 triliun melampaui dari target semula yaitu Rp 6,5 triliun. Privatisasi Bank Mandiri dengan nilai Rp 2,5 triliun dan Bank Rakyat Indonesia Rp 2,5 triliun.

Tidak kurang dari Rp 6 triliun per tahun uang yang diharapkan pemerintahan Megawati dapat masuk dari penjualan saham-saham BUMN. Laksamana memang ibarat mengejar setoran. Celakanya, ada kalangan berspekulasi, setoran itu tak cuma disalurkan ke APBN semata, melainkan juga ke sejumlah rekening lain. Yang jelas, banyak penjualan BUMN, misalnya dalam kasus Indosat, yang lalu dilakukan secara serampangan.

Memang ada juga sejumlah keberhasilan Laksamana dalam pengelolaan BUMN. Kita mendapatkan setoran dividen 50% dari semua laba BUMN ke APBN. Hasilnya, setiap tahun, pemerintah bisa mendapat suntikan dana lebih dari Rp 6 triliun. Pemerintah juga bisa mendapat pajak yang cukup besar dari hasil penjualan sebagian BUMN tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah di zaman Laksamana pula, muncul kesan tentang penguasaan BUMN demi kepentingan partai politik. Makanya, banyak proses privatisasi yang dicurigai mengandung kepentingan tertentu.

Kebijakan Pemerintah RI untuk menjual aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa dijadikan ajang untuk pemutihan korupsi oleh para konglomerat yang terlibat korupsi. Jika aset-aset tersebut sudah berpindah ke tangan asing, maka pemerintah tidak lagi mempunyai kewenangan utuh untuk mengurusi aset tersebut. Oleh karenanya, para koruptor yang dulunya memiliki saham didalamnya bisa terbebas dari jeratan hukum.

Kebijakan penjualan aset BUMN ke tangan asing tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat., lihat saja dalam penjualan Indosat, tidak semua anggota DPR setuju. Padahal menurut pasal 23 UUD 1945 disebutkan bahwa masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus mendapat persetujuan dari DPR.

Dengan memiliki Indosat, ST Telemedia ikut mempunyai hak atas PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) dan PT Indosat Multi Media Mobile (IM3). Anak-anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki Indosat itu masing-masing menguasi sekitar 25% dan 10% pangsa pasar operator ponsel di Indonesia. Dengan demikian, Temasek memiliki posisi dominan dalam bisnis operator ponsel.

Dengan mendominasi pasar, Temasek berpeluang menggunakan posisi dominannya untuk melakukan persaingan bisnis secara tidak sehat, keputusan menjual Indosat ke ST Telemedia telah melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha. (http://www.gatra.com/2002-12-23/versi_cetak.php?id=23424).

Kerugian yang paling berbahaya dari penjualan PT Indosat, yaitu kedaulatan. Dengan kepemilikan silang Temasek itu dikhawatirkan dan diduga pihak/pemerintah Singapura dapat mengontrol dan mengetahui akan sistem keamanan Indonesia bahkan rahasia negara kita dapat dicuri oleh singapura. Ini disebabkan salah satunya karena Temasek memiliki 41% pada Indosat yang merupakan pemilik satelit kebanggaan kita yaitu satelit Palapa, sehingga semua informasi dan data-data yang seharusnya menjadi rahasia negara RI dapat diperoleh dengan mudah oleh singapura serta keamanan nasional (National security) akan kedaulatan kita pun terancam. Keamanan merupakan perisai bagi setiap bangsa atas ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam serta menyangkut kepada masyarakat yang menjadi penghuni suatu negara (Ceachern, 2001 :419 )

Dari semua kerugian diatas, tenyata dalih Megawati tentang alasan kenapa ia menjual Indosat karena untuk menghindari monopoli pemerintah terhadap kepemilikan dominan pemerintah pada 2 perusahaan telekomunikasi tersebut sebelum privatisasi, bukannya untung malah “buntung” jika kita mengacu hanya pada kerugian yang diterima.

Disini dapat dikatakan bahwa Indonesia mengalami ketergantungan Finansial-Industrial. Melalui teori depedensi, di Indonesia sudah terjadi penguasaan kekuatan finansial negara satelit (pinggiran) oleh negara pusat walaupun secara yuridis-politis negara satelit adalah negara merdeka. Penguasaan finansial ini ditentukan oleh investasi modal asing yang dimiliki pemodal negara maju di negara berkembang dengan modal asing yang jumlahnya cukup besar bahkan hamper melebihi modal investor domestic, sehingga sirkulasi modal dapat ditentukan oleh orang-orang di luar negara pinggiran tersebut.

Lebih lanjut, arah industrialisasi juga ditentukan oleh pemodal asing, sehingga tenaga kerja dalam negeri tergantung dari industrialisasi tersebut. Tenaga kerja dalam negeri tidak mampu melakukan persaingan dengan tenaga ahli luar negeri yang didatangkan oleh pemilik modal luar negeri. Ketimpangan ini juga membawa ketimpangan upah yang diterima oleh pekerja domestik, sehingga upah pekerja tersebut tidak mampu meningkatkan kesejahteraan mereka (Musthofa, 2007 : 58).

Jika salah satu penggerak ekonomi China adalah 150 SOE (BUMN) strategisnya, maka semestinya Indonesia memanfaatkan sekaligus membesarkanya BUMN strategis sebagai penopang ekonomi khususnya BUMN yang bergerak disektor hulu ekonomi. Sudah saatnya kita melihat kedalam, jika saja BUMN tidak sehat dan merugi, maka adalah tugas pemerintah melalui Meneg BUMN untuk merestrukturisasi BUMN tersebut hingga sehat dan menopang perekonomian hulu.

Jika kebijakan privatisasi tetap diteruskan oleh pemerintah, maka prosentase penguasaan asing terhadap aset-aset negara jelas akan semakin membengkak. Hal ini tentu amat merisaukan, karena berdasarkan analisis Lembaga Keuangan Morgan Stanley, 10 tahun mendatang BUMN-lah yang akan memegang kendali perekonomian suatu negara. Hendaknya industri strategis BUMN menjadi tulang punggung perekonomian negara untuk menyokong sektor hulu ekonomi negara (dimana swasta ikut serta) seperti tertuang dalam UUD 1945.

Dilihat dari teori property rights, esensinya perusahaan swasta dimiliki oleh individu-individu yang bebas untuk menggunakan, mengelola dan memberdayakan aset-aset privasinya. Konsekuensinya, mereka akan mendorong habis-habisan usahanya agar efisien. Property rights swasta telah menciptakan insentif bagi terciptanya efisiensi perusahaan. Sebaliknya, BUMN tidak dimiliki oleh individual, tetapi oleh “Negara”. Dalam realitas, pengertian “negara” menjadi kabur dan tidak jelas. Jadi, seolah-olah mereka justru seperti “tanpa pemilik”. Akibatnya jelas, manajemen BUMN menjadi kekurangan insentif untuk mendorong efisiensi.

Jika akan memprivatisasi BUMN dengan alasan memberdayakan modal masyarakat, maka hal ini diperbolehkan dengan syarat saham-sahamnya dijual kepada masyarakat Indonesia dengan menetapkan maksimum kepemilikan saham sebesar 0.0001% per orang. Jadi, jika sebuah BUMN akan diprivatisasi 25%, maka setidaknya ada 250,000 (1/4 juta) masyarakat Indonesia yang ikut memiliki BUMN tersebut. Sehingga para pedagang, guru, pegawai swasta dengan bermodal 1-10 juta dapat memiliki saham BUMN kita secara merata. Tidak boleh ada yang memiliki  saham BUMN lebih dari itu. Inilah setidak-tidaknya mewarnai ekonomi gotong royong, ekonomi koperasi, alias ekonomi kekeluargaan, bukan dengan melego perusahaan strategis hanya kepada segelintir konglomerat saja.

 

Kajian Pustaka :

Anoraga, Panji. (1995). BUMN, Swasta dan Koperasi : Tiga Pelaku Ekonomi. Jakarta: PT Dunia Pustaka jaya.

Ceachern, William A. (2001). Ekonomi Makro. Jakarta: PT Salemba Empat.

Moeljono, Djokosantoso. (2004). Reinvesi BUMN.. Jakarta : PT Elex Media Komputindo

Musthofa, Chabib (2007). Diktat Mata Kuliah Studi Pembangunan. Surabaya : IAIN Sunan Ampel Surabaya.

_____. (2002). Penjualan PT Indosat. [Online]. Tersedia:  http://www.gatra.com/2002-12-23/versi_cetak.php?id=23424 [1 November 2010].

    • aminclick
    • November 9th, 2010

    Oleh : Cyntia Putri ID

    NIM : 0705824

    Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat (http://www.wikipedia.com/bumn).

    Penjualan BUMN, pada era Megawati bukan semata-mata penjualan aset belaka demi keuntungan sesaat, namun dimaksudkan supaya korupsi, penyalahgunaan wewenang, termasuk menggunakan BUMN untuk supply dana politik bisa dihentikan dan diharapkan Badan Usaha Milik Negara memberikan kemaslahatan. BUMN sejak dulu selalu menjadi cerita yang tragis, apakah rel kereta ditempat bekas perkebunan yang dipotongi kemudian dijual, atau menjadi tempat mewujudkan mimpi dimana soal hasil adalah soal lain lagi atau tempat perebutan Ghonimah/pampasan perang. Sudah saatnya BUMN menjadi tempat yang mampu menggerakan perekonomian Indonesia serta menjadi Bumper tertentu untuk sebuah kepentingan nasional.

    Perlu diketahui bahwa penjualan aset Negara yang dilakukan Megawati untuk menutupi anggaran APBN yang defisit. Seperti yang diketahui, di era pemerintahan sebelumnya terjadi kekacauan yang luar biasa dalam anggaran kita yang mengancam keberadaan negara RI. Penjualan BUMN adalah pilihan sulit diantara pilihan sulit lain yang ada. Di era pemerintahan Gusdur, Dolar naik sampai 14 ribu, resesi ekonomi berlangsung hebat. Untung ada dewi penolong seorang megawati. Kondisi perekonomian Indonesia sangat stabil di era Megawati. Harga dolar 8 ribu, bahan pokok murah, bensin cuma 2500, minyak tanah 1000/liter. Utang negara mulai dilunasi belum lagi penjualan aset Negara ini agar menunjukkan betapa BUMN lebih banyak dijadikan sebagai sapi perahan buat para pejabat negara yang sedang berkuasa.

    “Penjualan asset-aset tersebut dilakukan atas dasar kemauan rakyat yang tertuang dalam TAP MPR,”
    - Tap MPR No VIII/MPR/2000 ” Menugaskan kepada Presiden: melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan transparan program restrukturisasi dan privatisasi BUMN sesuai dengan target yang sdh ditetapkan melalui APBN th 2000. Privatisasi agar dilakukan secara selektif dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengang DPR”
    - Tap MPR No. XI/MPR/2001 “menugaskan kepada Presiden” : Privatisasi BUMN
    1) menyusun action plan secara komprehensif termasuk di dalamnya kerangka regulasi sektoral yang disepakati bersama DPR
    2) melaksanakan sosialisasi secara sistemastis tentang tujuan dan maksud privatisasi guna mengurangi resistensi dari masyarakat
    3) agar dilakukan secara selektif dan dikonsultansikan terlebih dahulu dengan DPR.

    Memang yang namanya privatisasi BUMN telah termuat dalam:
    - UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000-2004
    Dalam Bab B arah kebijakan No.28, yaitu :
    Menyehatkan BUMN/BUMD terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. Bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk privatisasi melalui pasar modal”, dan secara rinci disebutkan:
    - privatisasi BUMN untuk kegiatan usaha yang tidak lagi merupakan kepentingan umum yg strategis degan prinsip yang sederhana, transparan dan akuntabilitas yang tinggi melalui divestasi dan penyebaran kepemilikan BUMN, terutama kepada masyarakat, baik melalui pasar modal maupun dalam bentuk unit trust.
    - likuidasi BUMN yang bergerak di bidang yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak atau tidak penting atau selalu merugi. Privatisasi bernilai tambah terutama akan dilakukan terhadap sektor-sektor yang sangat diminati investor, yaitu sektor telekomunikasi, transportasi, perkebunnan, hotel dan turisme, infrastruktur, serta minyak dan gas.
    - UU No. 19 tahun 2001, tentang APBN (menyebutkan target penerimaan privatisasi BUMN sebesar Rp. 6,5 Trilyun). (Moeljono,2004:128)

    Perlu diketahui supaya sadar bahwa pembuatan UU ataupun Tap MPR kala itu adalah Konsensus partai politik yang ada di parlemen sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Adapun PDI Perjuangan serta Megawati Soekarnoputri tak mampu sendirian membendungnya, dan hari ini, badai itu seolah-olah ditujukan hanya kepada Megawati Soekarnoputri, karena beliau adalah presiden kala itu. Masyarakat lupa, ada peran anggota parlemen dari partai lain yang mendorong terjadinya Tap MPR serta UU tersebut.

    Memang ada sedikit kesalahan yang dilakukan Megawati yang menjual saham kepada pihak asing sangat besar yaitu hampir 50% saham Indosat. Tetapi terlepas dari hal tersebut, ada keuntungan dalam penjualan saham indosat, yaitu:
    1. Keuntungan dari penjualan Indosat ini yang juga merupakan liberalisasi telekomunikasi paling utama yaitu hilangnya hambatan-hambatan akses pasar.
    2. Dengan penjualan Indosat ke STT (Temasek), Indosat mendapatkan transfer teknologi yang lebih modern sehingga industri telekomunikasi (Indosat) Indonesia makin melebarkan sayapnya dengan menawarkan dan menyediakan jasa telekomunikasi ke seluruh pelosok negeri yang awalnya jasa telekomunikasi hanya dapat dinikmati di kota-kota besar.
    3. Makin ketatnya persaingan di sektor telekomunikasi yang sekarang banyak dikuasai oleh pihak asing karena aksi privatisasi ini, membuat para perusahaan telekomunikasi di Indonesia termasuk Indosat menurunkan harga atau tarif telepon dan lain-lain agar tetap memiliki dan menarik pelanggan dan dapat terus bersaing di pasar ditengah tejadinya perang tarif telepon.
    4. Pelebaran sayap pasar industri telekomunikasi dalam hal ini Indosat ke pelosok negeri dengan menyediakan dan menawarkan jasa telekomunikasi ini juga diiringi dengan banyaknya perekrutan tenaga kerja yang nantinya akan ditempatkan di cabang usaha Indosat maupun Industri telekomunikasi lainnya (privatisasi) kepada asing di daerah lain sehingga sudah menurangi pengangguran di daerah walaupun tidak signifikan.

    Melihat keuntungan yang dipaparkan di atas terkait penjualan PT. Indosat kepada STT (Temasek), secara tidak langsung sudah dirasakan oleh kita semua terutama tarif telepon dan tarif telekomunikasi lainnya yang sangat bersaing dan tergolong murah walaupun tarif jasa telekomunikasi di Indonesia masih tergolong sangat mahal jika di banding negara-negara tetangga kita dan negara lainnya. (Sukirno, 2008: 102).

    Jika diimplementasikan kedalam teori depedensi, penjelasan terhadap artikel diatas sudah dirasa benar. Namun, permasalahan ini dapat dikaji pula dengan menggunakan teori sistem dunia. Konsep dari teori sistem dunia sudah diterapkan di Indonesia, yakni penarikan investasi perusahaan luar negeri untuk mendirikan perusahaan multinasional dan menggandeng pengusaha lokal. Dalam hal ini, peran negara menjadi sangat vital karena negaralah yang mampu melakukan koordinasi dan perlindungan terhadap perusahaan dalam negeri.

    Teori yang lahir dikarenakan kegagalan ideologi dan sistem ekonomi yang ada ini, menempatkan Singapura yang memiliki Temasek Holdings sebagai negara yang mampu mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa melakukan teori modernisasi. Mereka juga tidak mengalami ketergantungan sebagaimana diusulkan oleh teori depedensi.

    Berbeda dengan Negara Indonesia yang sampai sekarang masih mengalami ketergantungan terhadap negara pusat ataupun negara semi pinggiran yang akhirnya menempatkan Indonesia sebagai pihak yang paling dieksploitir (Negara pinggiran). Hal ini dikarenakan adanya perputaran siklus di Negara-negara berkembang.

    Dengan adanya globalisasi, maka hal ini mendukung penanaman modal asing sebuah negara terhadap negara lain, sebagai contoh Singapura terhadap Indonesia melalui pembelian saham-saham BUMN. Indonesia pun akhirnya mengalami ketergantungan terhadap negara Singapura dalam hal penjualan asset-aset negara dalam menutupi kekurangan berbagai anggaran di Indonesia.

    Kajian Pustaka :

    Moeljono, Djokosantoso. (2004). Reinvesi BUMN. Jakarta : PT Elex Media Komputindo

    Musthofa, Chabib (2007). Diktat Mata Kuliah Studi Pembangunan. Surabaya : IAIN Sunan Ampel Surabaya.

    Sukirno, Sadono. (2008). Makro Ekonomi: Teori Pengantar. Jakarta : PT Rajawali Press.

    _____. (2002). Badan Usaha Milik Negara. [Online]. Tersedia: http://www.wikipedia.com/bumn [5 November 2010].

  1. nice post friends..
    topiknya asik, w disaranin supaya dibuat lagi blog yang membahas tentang tulisan kamu secara gamblang
    yang intinya tulisan kamu nanti juga bisa dinikmati anak kelas sd sampai kelas profesor
    memang BUMN (Badan usaha milik negara) dari pengertian namanya aja sudah bisa ditebak kalau usaha yang dimiliki negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
    kalau gitu bisa terasa donk makmurnya kita..
    pulsa indosat, telkomsel yang murah gila..
    PLN dengan proyek 1000 lampunya..
    PGN yang lagi ngebangun proyeknya dimana2..

    apa sudah makmur…???
    saya juga bingung#@#$@! tapi itu yang ada dikepala saya saat ini

    thanks for chritism writing-nya
    keep your writing spirit

  2. Ini postingan mangstaaaaaaaab beneeeeer, jadi semakin yakin bahwa sekarang yang berkuasa adalah mereka yang menguasai perekonomin, karena dengan jalur ekonomi, negara bisa diatur kebijakannya….
    Tujuan privatisasi BUMN sebenarnya sangat bagus…yaitu agar terasa benar, ini adalah milik pribadi sehingga ada jiwa militansi pemiliknya untuk membuat survive BUMN tersebut, naumun, sayangnya privatisasi itu hanyalah hitam diatas putihnya saja, karena dengan dalih stabilitas ekonomi makro, seperti banyaknya karyawan yang akan diPHK ketika BUMN itu harus tutup dll, ketika BUMN itu mengalami kerugian, tetap saja negara harus nanggung, banyak kok kasus BUMN yang mengalami “kerugian” secara organisasi, tetapi secara individu, pegawai BUMN adalah pegawai yang paling tajir diantara yang lainnya…salah satu indikatornya adalah banyak orang yang rela memberikan segepok uang pelicin demi menjadi pegawai BUMN yang notabene kebanyakan, BUMN mengalami kerugian….tapi kok aneh ya banyak yang pengen kerja disana….????

    • Nia
    • November 16th, 2011

    ayooo kita tanyakan pada pemerintah???

  3. Untuk mengukur “ketokohan” dan “kepemimpinan” seseorang, bersabarlah sampai waktu mengujinya.

    Tentang Megawati, bacalah :
    1.Buku “MEGAWATI, ANAK PUTRA SANG FAJAR”, terbitan Gramedia Pustaka Utama, dengan Editor : August Parengkuan (Redaktur Senior KOMPAS). Editor memaparkan bahwa buku ini mengupas kepemimpinan Megawati, bukan hanya sebagai Presiden, melainkan juga sebagai pemimpin bangsa . Selama menjadi Presiden, Megawati mau mengambil tanggung jawab menyelesaikan masalah bangsa (KOMPAS, Jumat 17 Februari 2012 halaman 2 : “JALAN SUNYI MEGAWATI”)

    2.Buku “EMPAT PILAR, UNTUK SATU INDONESIA”, terbitan MPR RI. Budiarto Shambazy (wartawan senior KOMPAS, pengasuh acara BigBaz di KompasTV) menyatakan : “ Sama seperti Megawati Soekarnoputri yang berjuang habis-habisan mempertahankan politik yang berprinsip, Taufiq memilih jalan yang relatif sepi……… Tidak heran mereka tetap akan menjadi sorotan sampai tahun pemilu-pilpres. Apalagi, sejumlah jajak pendapat belakangan ini menempatkan Megawati sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi … ” (KOMPAS, Sabtu, 25 Februari 2012 halaman 15 : “PAK TAUFIQ, WE SALUTE YOU”)

  1. No trackbacks yet.

Anda harus masuk log untuk mengirim sebuah komentar.
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 101 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: