PEMBANGUNAN EKONOMI TAIWAN

Nama : Aam Amaliah Rahmat

NIM   : 0806995

Taiwan menjelang tahun 1960-an mengalami banyak kemajuan terutama di bidang industri. Kurun waktu antara 1949-1952 dipergunakan pemerintah untuk memperbaiki prasarana industri yang rusak berat akibat perang. Pemerintah mencanangkan Rencana Pembangunan Ekonomi Empat Tahun yang berlangsung dari tahun 1953 hingga 1956. Titik beratnya adalah industri yang tidak memerlukan banyak modal serta memanfaatkan kekayaan alam Taiwan sendiri. Rencana pembangunan ekonomi ini dikatakan sukses, kemajuan dicapai dalam setiap cabang industri: alumunium, alkali, tekstil, alat-alat listrik, kulit, kimia, kertas, dan lain sebagainya (Taniputera, History Of China, 2008:605). Taiwan juga disebut sebagai macan Asia, julukan ini diberikan karena perekonomian Taiwan tahun 1970-an dan 80-an naik dari status “kurang berkembang”.

Jika dikaji melalui teori defendensi baru, Taiwan yang pada mulanya dikatakan sebagai negara pinggiran telah mampu mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesentosaan politik yang lebih dari sekedar memadai. Dalam perjalanan ekonomi Taiwan tentu saja pernah mengalami titik krisis yaitu awal 1960-an yang cukup menyulitkan. Kecilnya daya serap pasar domestiknya, kebijaksanaan industri substitusi impor Taiwan telah mencapai batas maksimum. Ketika itu Taiwan sesungguhnya belum cukup banyak mengakumulasi modal, devisa, maupun kepercayaan kredit dari pasar keuangan dunia. Demikian pula Taiwan belum sepenuhnya memiliki teknologi yang cukup, sementara di sisi lain Taiwan justru tidak mempunyai persediaan tenaga kerja yang memadai.

Dengan kondisi seperti ini Taiwan terpaksa mengubah arah kebijaksanaan dasarnya, dari negara yang berorientasi ke pasar domestik menjadi negara dengan orientasi pada pasar dunia. Dari sinilah Taiwan melaksanakan kebijaksanaan deregulasi ekonominya bahkan lebih tepat untuk dikatakan sebagai liberalisasi dan internasionalisasi ekonomi. Taiwan melakukan liberalisasi perdagangan dan industri, menyederhanakan nilai tukar mata uang, dan yang lebih penting menciptakan iklim usaha untuk mendorong investasi swasta lokal dan menarik investasi asing. Kebijaksanaan baru ini merupakan sumber dinamika bergerak dan berada di pasar ekstern. Industri tekstil yang merupakan industri unggulan Taiwan sepenuhnya berorientasi pada penyediaan kebutuhan pasar dunia, dan barang-barang yang dihasilkannya lebih sering berdasarkan kontrak yang telah dibuat sebelumnya dengan pembeli asing.

Saat keadaan ekonomi Taiwan mengalami kemunduran, Gold berpendapat bahwa ekonomi Taiwan jadi korban keberhasilannya sendiri. Sifat kelabilan yang melekat pada pelaksanaan kebijaksanaan industrialisasi berorientasi ekspor seakan-akan muncul secara bersamaan. Partner dagang Taiwan melakukan tindakan proteksionisme, sementara di dalam negeri sendiri setelah tiadanya pengangguran dan semakin meningginya biaya hidup menyebabkan terjadinya kenaikan upah buruh dan biaya produksi yang lain. Di pihak lain, telah muncul negara-negara lain yang dengan program industrialisasinya juga telah siap bersaing dengan Taiwan. Kenaikan harga minyak di sekitar tahun 1975 juga membawa persoalan tersendiri.

Dalam situasi kritis ini, para manajer Negara Taiwan telah memiliki sikap untuk selalu memahami dan memanfaatkan situasi ketergantungan dinamis yang telah dan selalu akan dihadapinya. Mereka akan menilai kebutuhan dan kemampuan masyarakatnya dan menghubungkannya dengan sistem ekonomi dunia dengan cara tertentu yang telah mereka persiapkan, yang dengan cara ini mereka mampu mencapai hasil yang selalu lebih baik. Strategi ini dikenal dengan sebutan pendalaman industrialisasi yakni kebijaksanaan yang secara horizontal berusaha melakukan perbaikan semua aspek program industrialisasi untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi, sementara di sisi lain dilakukan integrasi industry secara vertikal.

Usaha pendalaman industry ini Nampak menjanjikan dan akan berhasil dengan baik, karena didukung oleh munculnya satu generasi baru kapitalis, yang lebih terdidik, lebih mandiri, dan lebih memiliki sikap dan pikiran terbuka di banding generasi sebelumnya. Di dukung oleh satu generasi baru teknokrat dan politikus yang liberal dan berpendidikan luar negeri. Semua generasi baru ini diharapkan akan mampu memiliki posisi tawar-menawar (bargaining position) yang lebih baik di dalam persaingan tiga aliansi pelaku utama ekonomi Taiwan.

Pertengahan tahun 1980-an Taiwan telah mampu melepaskan diri dari persoalan keterbelakangan. Telah banyak investasi yang dibiayai dengan tabungan domestik, sementara negara memiliki cadangan devisa yang berlimpah. Lebih dari itu Taiwan telah mampu mengekspor barang-barang modal, teknologi, dan satu-satuan paket perencanaan pabrik ke negara yang terbelakang. Industri dalam negerinya telah dan semakin terintegrasi secara vertikal maupun horizontal.

 

    • siti rahmah Diyanti
    • November 7th, 2010

    Sekilas Mengenai Pembangunan Ekonomi di Taiwan
    Oleh Siti Rahmah Diyanti (0800471)
    Pembangunan di tiap negara memiliki perbedaan satu sama lain. Seringkali pembangunan di negara-negara Asia dianggap lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Padahal tidak selalu demikian. Salah satunya adalah pembangunan di negara Taiwan yang secara resmi bernama Republic Of China ini.
    Taiwan yang merupakan negara dengan penduduk 23 juta jiwa, dengan luas daratan 36.179 km persegi ini mampu terus membangun dengan baik di tengah kesulitan yang menerpa negara mungil ini.
    Taiwan, pasca perang telah memiliki banyak kemajuan. Memang jika ditilik dari teori depedensi, Taiwan mengalami perkembangan. Pada awal-awal berdirinya, Taiwan masih merupakan negara yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap negara lain (depedensi klasik), dalam hal ini adalah kepada negara Jepang. Kemudian lambat laun Taiwan pun berhasil maju sedikit sedikit dengan berhasil melewati krisis demi krisis. Ketika masa-masa krisis tersebut, Taiwan banyak merubah arah kebijaksanaan dasarnya, dari negara yang berorientasi pasar domestic menjadi negara yang berorientasi kepada pasar dunia. Secara singkat, negara melaksanakan apa yang disebut dengan kebijaksanaan industrialisasi yang bersifat ekspor. Taiwan sebagai negara kecil lebih berhasil sebagai pengekspor barang-barang non tradisional seperti barang-barang hasil industri ringan, pakaian, dan benda-benda elektronik.
    Perkembangan Taiwan ini pada dasarnya tidak terlepas dari peranan pemerintah sebagai perencana pembangunan. Tugas perancangan rencana ekonomi ini berada di tangan Dewan Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi. Dewan ini merupakan penasihat ekonomi dan keuangan kabinet (Eksekutif Yuan). Dewan bertanggung jawab langsung kepada deputi perdana menteri. Tugas pokok dewan merancang rencana keseluruhan pembangunan nasional dan proyek-proyek besar, mengevaluasi proyek pembangunan, usulan dan program yang dikirimkan ke kabinet. Dewan juga mengoordinasikan kegiatan pembuatan kebijaksanaan ekonomi yang berkaitan dengan kementerian dan para badan terkait, selain mengawasi penerapan program dan proyek pembangunan.
    Pemerintahan Taiwan, menurut Robert wade, memiliki kapasitas yang berkembang secara baik guna melaksanakan intervensi selektif dan kapasitas ini terletak pada instrumen kebijakan yang ampuh dan bentuk organisasi pemerintahan yang tertentu dan kaitannya dengan lembaga ekonomi penting lainnya di dalam masyarakat. Di Taiwan, pemerintah berperan dalam menentukan harga-harga. Pemerintahan Taiwan juga sangat berhati-hati dalam membiarkan pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan bukan bank, yang dapat menjadi ancaman terhadap dominasi bank. Di Taiwan, keseluruhan sistem perbankan yang ada dimiliki oleh pemerintah.
    Kebijakan lain yang harus diperhatikan dalam perkembangan ekonomi Taiwan adalah pengendalian terhadap perdagangan luar negeri. Di Taiwan, kebijakan pengendalian atas perdagangan luar negerinya kurang menonjol. Pemerintahan berusaha mempengaruhi volume dan komposisi impor leat kombinasi langkah pengendalian perdagangan luar negeri yang bersifat selektif, yakni lewat penggunaan tarif dan kuota.
    Di Taiwan, peran perusahaan multinasional dalam perekonomian secara keseluruhan sangatlah kecil. Terlebih lagi akses mereka ke pasaran domestic telah dibatasi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan di bidang pembangunan perumahan sehingga disadari atau tidak, memberi kontribusi penting dalam menghasilkan pembangunan sosial yang sangat berkualitas dan member efek yang luas bagi kesejahteraan penduduknya, adalah suatu kebijakan dengan pembagian peran antara negara dan swasta secara tepat.
    Dengan mengambil peran sebagai pemegang kendali pembangunan perumahan, Departemen Perumahan Umum tidak saja mampu menjawab kebutuhan warga akan rumah, tetapi juga membuat rakyat Taiwan bisa hidup dengan tenang dan memiliki waktu yang lapang untuk mengisi berbagai kegiatan. Sebabnya adalah, dengan peran perencanaan dan pengendalian bangunan fisik perumahan yang efektif di tangan pemerintah, bukan di tangan para pengusaha property, rakyat Taiwan terhindar dari masalah kemacetan lalu lintas dan tidak tersingkir jauh dari lokasi-lokasi kerja dan fasilitas-fasilitas umum.
    Kesimpulannya, pemerintah Taiwan telah berhasil menetapkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang bisa membawa Taiwan menjadi negara yang ekonominya terus mengalami peningkatan. Kebijakan-kebijakan tersebut bisa dikatakan bersifat dinamis sesuai dengan kondisi yang terjadi pada masa itu.
    Daftar Pustaka :
    • Suwarsono dan Alvin. (2006). Perubahan Sosial dan Pembangunan (cetakan keempat). Jakarta: LP3S
    • Hudges, Helen. (Ed). (1992). Keberhasilan Industrialisasi di Asia Timur. Jakarta: Gramedia.

    • siti rahmah Diyanti (0800471)
    • November 8th, 2010

    Pada dasarnya saya menyetujui pendapat di atas yang mengkaji perekonomian Taiwan dari teori depedensi baru. Taiwan di era sekarang ini memang telah mengalami kemajuan yang pesat dan tingkat ketergantungan yang bersifat dinamis.
    Perlu ditegaskan bahwa pembangunan Taiwan, tidak langsung menjadi seperti sekarang ini. Taiwan dengan tinjauan historisnya yang berliku-liku berhasil menjadi negara berkembang yang ekonominya cukup maju dengan kerja keras serta perencanaan yang baik.
    Pembangunan Taiwan juga bisa dilihat dari teori depedensi klasik di masa awal-awal kemerdekaan. Pada saat-saat pemindahan kekuasaan kepada pemerintaha colonial Jepang, ekonomi Taiwan lebih dicirikan sebagai ekonomi pertanian. Pada masa-masa itu Taiwan juga sangat bergantung kepada Jepang dalam hal ekonomi. Ekonomi difokuskan untuk memproduksi barang primer, seperti gula dan beras yang sebagian besarnya di ekspor ke Jepang, di sisi lain Jepang pada masa itu juga memegang hak monopoli produksi dan sektor keuangan. Jepang juga menyingkirkan peran pendudk lokal untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik (Suwarsono dan Alvin Y.So 2006 : 141).
    Di dalam teori dependendi klasik ini kita dapat melihat bahwa dalam teori depedensi klasik selalu melihat hubungan penindasan, yang hanya mengakibatkan munculnya keterbelakangan pada negara pinggiran tersebut.
    Ketika masa-masa krisis tersebut, Taiwan banyak merubah arah kebijaksanaan dasarnya, dari negara yang berorientasi pasar domestik menjadi negara yang berorientasi kepada pasar dunia. Secara singkat, negara melaksanakan apa yang disebut dengan kebijaksanaan industrialisasi yang bersifat ekspor. Taiwan sebagai negara kecil lebih berhasil sebagai pengekspor barang-barang non tradisional seperti barang-barang hasil industri ringan, pakaian, dan benda-benda elektronik.
    Perkembangan Taiwan yang tadinya bisa kita tinjau dengan teori depedensi klasik hingga berubah tinjauannya menjadi teori depedensi baru ini, seperti yang telah dikatakan tadi, tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai perencana dan pengatur kebijakan ekonomi.
    Seperti yang telah dikemukakan saudari Aam, bahwa para manajer Negara Taiwan telah memiliki sikap untuk selalu memahami dan memanfaatkan situasi ketergantungan dinamis yang telah dan selalu akan dihadapinya. Mereka akan menilai kebutuhan dan kemampuan masyarakatnya dan menghubungkannya dengan sistem ekonomi dunia dengan cara tertentu yang telah mereka persiapkan, yang dengan cara ini mereka mampu mencapai hasil yang selalu lebih baik.
    Tugas perancangan rencana ekonomi ini berada di tangan Dewan Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi. Dewan ini merupakan penasihat ekonomi dan keuangan kabinet (Eksekutif Yuan). Dewan bertanggung jawab langsung kepada deputi perdana menteri. Tugas pokok dewan merancang rencana keseluruhan pembangunan nasional dan proyek-proyek besar, mengevaluasi proyek pembangunan, usulan dan program yang dikirimkan ke kabinet. Dewan juga mengoordinasikan kegiatan pembuatan kebijaksanaan ekonomi yang berkaitan dengan kementerian dan para badan terkait, selain mengawasi penerapan program dan proyek pembangunan (Harian Umum Sinar Harapan, 07 Februari 2006).
    Pemerintahan Taiwan, menurut Robert Wade, memiliki kapasitas yang berkembang secara baik guna melaksanakan intervensi selektif dan kapasitas ini terletak pada instrumen kebijakan yang ampuh dan bentuk organisasi pemerintahan yang tertentu dan kaitannya dengan lembaga ekonomi penting lainnya di dalam masyarakat (Helen Hughes 1992: 178). Di Taiwan, pemerintah berperan dalam menentukan harga-harga. Pemerintahan Taiwan juga sangat berhati-hati dalam membiarkan pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan bukan bank, yang dapat menjadi ancaman terhadap dominasi bank. Di Taiwan, keseluruhan sistem perbankan yang ada dimiliki oleh pemerintah.
    Reformasi Lahan yang dilakukan oleh Taiwan di awal pembangunan juga merupakan langkah penting yang berhasil dilakukan oleh negara Taiwan. Pada intinya, Taiwan berhasil merubah dirinya yang di pasca perang masih memiliki ketergantungan kuat bersifat destruktif kepada asing, hingga sekarang menjadi negara yang tingkat ketergantungannya dinamis. Taiwan tidak hanya bergantung kepada pihak asing, namun pihak asing juga banyak begantung pada Taiwan sebagai salah satu pengekspor alat-alat teknologi terbesar di dunia.

  1. No trackbacks yet.

Anda harus masuk log untuk mengirim sebuah komentar.
%d blogger menyukai ini: