Sosiologi-Antropologi Pembangunan di Afrika

 

NAMA : Abdulloh Farid

NIM       : 0705646

 

Modernisasi merupakan suatu konsep yang menggambarkan perubahan tatanan sosial yang dulunya telah mapan. Entah revolusi dalam hal pemikiran, kebudayaan, ilmu pengetahuan, atau bahkan teknologi. Istilah ini mulai menjadi mode setelah Perang Dunia II, seperti yang dikatakan Sosiolog dari Jerman ;

Modernisasi merupakan satu istilah yang menjadi mode setelah perang dunia II. Meskipun pengertiannya samar-samar, istilah kita bermanfaat oleh karena ia cenderung untuk membangkitkan asosiasi-asosiasi pikiran yang serupa pada pembaca-pembaca di zaman ini. Mungkin yang pertama terbayang dalam pikiran adalah apa-apa yang berkaitan dengan teknologi zaman sekarang, dengan perjalanan jet-nya, penjelajah antariksanya, dan tenaga nuklirnya. Akan tetapi, menurut pengertiannya secara umum, perkataan ‘modern’ mencakup seluruh era sejak abad ke-18, ketika penemuan-penemuan seperti mesin uap dan mesin pemintal meletakan landasan teknik yang pertama bagi industrialisasi berbagai masyarakat. Transformasi ekonomi di Inggris bersamaan waktunya dengan gerakan kemerdekaan di jajahan-jajahan Amerika dan dengan terbentuknya Negara-negara dalam kancah revolusi Perancis. Oleh karena itu konsep ‘modern’ juga membangkitkan asosiasi dengan demokratisasi masyarakat, terutama hancurnya hak-hak istimewa yang turun temurun dan pernyataan tentang persamaan hak-hak warga Negara. (Bendix, 1970 ; 1)

 

Dalam makalah analisis sosiologi-antropologi Afrika ini, saya menggunakan satu teori dari Talcot Parson. Memakai analisis teori structural fungsional yang ia jelaskan dalam buku The Social System, dan karya berikutnya yang menguraikan fungsi berbagai struktur bagi dipertahankannya sistem sosial. Juga kajian mengenai fungsi struktur bagi dipecahkannya lima masalah: adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, pemeliharaan pola dan pengendalian ketegangan (Turner, 1978:51).

Pada abad ke-19 masyarakat-masyarakat tradisional di Timur Tengah terbangun oleh pengaruh peradaban barat dan abruk karenanya. Barat tidak dapat mengganti nilai-nilai yang telah menghancurkannya itu, demikian pula jamahannya tidak banyak melampaui kelas-kelas atas dan menengah. Yang terakhir ini dengan sendirinya tidak dapat disamakan dengan kelas menengah di Barat. Kelas itu terdiri dari pagawai-pegawai pemerintah yang digaji dan tenaga-tenaga profesi. Kelas-kelas lainnya untuk bagian terbesar tidak terjamah, terutama kaum tani. Massa rakyat, pada hakikatnya, tetap mempertahankan banyak dari norma-norma dan bentuk-bentuk tradisional. Sejumlah masyarakat, meskipun tidak tradisional lagi, paling banter baru memasuki tahap transisi (peralihan). (Belling dan Totten, 1985:262)

Proses modernisasi di negara-negara berkembang seringkali merupakan tata usaha yang menyeluruh, yang dengan sendirinya melibatkan mobilisasi sumber-sumber daya nasional lainnya. Oleh karena sejumlah bangsa baru dalam menyusun program-program pembangunan, mereka secara sadar telah meniru model-model sosialis, seperti contoh di negara Aljazair dan Tunisia.

Apa yang dinamakan model Almond-Coleman (1960) bukan merupakan usaha yang pertama dalam ilmu perbandingan politik untuk menggarap masalah membandingkan system-sistem politik Barat dengan system-sistem tradisional dan peralihan, namun demikian ia merupakan satu tonggak jarak yang penting. Model itu, yang didasarkan atas model input-output yang sebelumnya dari David Easton (1957:383-400), mengambil kategori-kategori fungsionalnya dari system-sistem yang sudah maju, lalu menerapkannya pada daerah-daerah yang terbelakang.

Dengan menggunakan cara pendekatan structural fungsional, Almond-Coleman menghindari kesalahan untuk mengacaukan masalahnya dengan komitmen-komitmen ideology yang mungkin telah diadakan oleh negara-negara yang terbelakang. Mereka menggunakan pengukuran-pengukuran empiris bagi berbagai fungsi dan dengan begitu dapat menggolongkan mereka berdasarkan perbandingan di bidang pembangunan – tradisional, peralihan, dan modern. Akan tetapi, oleh karena diambil dari system-sistem yang sudah maju, kategori-kategori itu menimbulkan masalah-masalah yang serius, hingga ada pihak-pihak tertentu yang berusaha membetulkannya.

Fred W. Riggs (1957:23-116), umpamanya, dalam usahanya untuk mengadakan koreksi, telah mengembangkan sebuah model yang cocok dengan campuran antara tradisional dan modern sebagaimana yang ditemukan di negeri-negeri yang sedang berkembang. Menurut modelnya yang ‘prismatik’ itu, maka cirri masyarakat-masyarakat peralihan adalah bahwa mereka terletak sepanjang suatu continuum antara masyarakat yang fused dan masyarakat yang refracted. Yang pertama adalah masyarakat tradisional di mana satu struktur, seperti keluarga, suku, atau marga (klan), melakukan semua fungsi kemasyarakatannya. Dalam masyarakat yang kedua, yakni yang modern, terdapat struktur-struktur khusus untuk tiap fungsi, seperti gereja, masjid, sekolah, pemerintah, dan lembaga stratafikasi lainnya.

Riggs membahas masalahnya dalam sebuah sub-model administrative dari masyarakat prismatic, atau masyarakat peralihan, dan menamakannya dengan model sala (konsep serba guna sebagai prototype fungsi rumah atau keratin yang dijadikan pusat pemerintahan).dengan menggunakan sala sebagai tempat kedudukan administrasi baik dalam masyarakat yang fused maupun dalam masyarakat yang refracted. Riggs memberikan sususan dalam sala dalam masyarakat-masyarakat prismatic yang heterogen, formalistis, dan saling melimpahi. Heterogen mengandung implikasi satu campuran tradisional dan modern; formalistis, perbedaan antara peraturan dan praktek; dan saling melimpahi, apabila fungsi-fungsi modern dilakukan oleh struktur-struktur tradisional, seperti keluarga atau kelompok komunal. Belling dan Totten, 1985:264)

Sebagai satu alat heuristik, model prismatic itu menyingkapkan cirri campuran dari proses pembangunan. Jika diterapkan pada pengembangan sumber-sumber daya manusia, model itu menempatkan dalam hubungan-hubungan yang sebenarnya beberapa di antara masalah-masalah yang khas – dan yang menyebabkan frustasi – yang terdapat pada masyarakat-masyarakat yang sedang berkembang.

Dalam kasus nagara-negara berkembang seperti Kenya, Ghana, Nigeria, Afrika Selatan, Kongo, Liberia, Somalia, Uganda, juga Rwanda, teori ini nampaknya membuat masyarakat belum bisa menyesuaikan diri. Khususnya dari aspek ekonomi, negara-negara di atas sangat memprihatinkan. Sebagai contoh, seperti yang ditulis oleh Dr. Mereda John Opio, Dekan Administrasi Dan Manajemen Bisnis Universitas Uganda ;

*Kenya: 30. 6% populasi tidak bertahan hidup hingga usia 40 tahun; 56% populasi tanpa persediaan air minum; 42% masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan, dan 26% mempertahankan hidup dengan penghasilan kurang dari 1$ per hari.

* Ghana : 20. 6% orang-orang bukan diharapkan untuk terus hidup ke 40; 75% tidak punya akses jasa kesehatan, 68% tidak punya akses penjagaan kesehatan; 31. 4% kehidupan di bawah garis kemiskinan nasional, sementara 78.4% mempertahankan hidup kurang dari 1$ per hari.

*Nigeria : 33. 3% bukan diharapkan untuk hidup ke 40; 51% tidak punya akses untuk menyimpan air minum; 59% kurang mendapatkan jasa kesehatan; 70. 2% mempertahankan hidup kurang dari 1$ per hari, sementara 43% hidup di bawah garis kemiskinan nasional.

*Afrika selatan : 25. 9% populasi bukan diharapkan untuk terus hidup ke 40; 13% adalah tanpa akses untuk menyimpan air dan penjagaan kesehatan; 11. 5% mempertahankan hidup kurang dari 1$ per hari.

*Uganda : 45. 9% bukan diharapkan untuk terus hidup ke 40; 54% tidak punya akses untuk menikmati air minum; 29% tidak punya akses jasa kesehatan; 43% tidak punya akses kesehatan; 36% mempertahankan hidup kurang dari1$ per hari, sementara 55% hidup di bawah garis kemiskinan nasional.

 

Negara-negara berkembang seperti itu adalah satu dunia dengan perampasan luar biasa, tekanan kemelaratan dan kekacauan integritas. Masalah lama masih menjadi persoalan utama bangsa. Kemiskinan, kelaparan, pelanggaran hak-hak asasi manusia, minim dari daya tarik wisatawan sebagai penuymbang devisa juga penindasan pada kaum peremuan. Selain itu, ancaman dari kaum separatis yang selalu meneror keamanan negara menjadikan perekonomian dan fungsi struktural masyarakat terganggu.  Walaupun kekacauan seperti ini dapat diamati seperti halnya di negara-negara lemah Asia, Eropa dan Amerika, keadaan tampak lebih parah untuk negara-negara Afrika. (John Opio:2000)

Termasuk peningkatan perang saudara dan seringnya terjadi peperangan antar masyarakat telah mengarahkan Afrika ke dalam satu pandangan pada perselisihan serius. Dasa warsa terakhir telah menyaksikan gagalnya pemerintahan di Somalia, Liberia, Rwanda dan Kongo, dan kegagalan umum dari rencana pembangunan nasional sepanjang benua.

 

DAFTAR PUSTAKA

Bendix, Reinhard. 1970.Tradition and Modernity Reconsidered. California. University of California.

Turner, Jonathan.1978. Handbook of Sociological Theory. New York. Kluwer Academic/Plenum Publishers.

Totten, dkk. 1985. Modernisasi: Masalah model pembangunan. Jakarta. Yayasan ilmu-ilmu sosial.

Colemant, James.S. 1960. The Politics of the developing areas. Princeton; Princeton Unversity Press.

Easton, David. 1957. An approach to the analysis or political systems. New York; New York Press.

Riggs, Fred.W. 1957. Agrarian and industrial; toward a typology of comparative administration. Bloomington; University of Indiana Press.

John Opio, 2000. Pembangunan ekonomi & Pembangunan Bangsa di Afrika: Mencari satu Paradigma Baru (artikel).