Oleh: Astri Novita Dewi 0800969

Orang Cina yang dimaksud disini dapat disamakan dengan orang-orang yang disebut “etnis Cina”. Mereka bukan warga negara Cina ataupun imigran Cina, karena sebagian terbesar mereka mempunyai kewarganegaraan di negara tempat mereka bermukim. Tempat kelahiran mereka juga bukan kriteria yang baik. Sejumlah besar orang yang biasanya dianggap Cina, lahir di Asia Tenggara. Contohnya : Tan Chin Tuan dari Singapura, Tan Siew Sin dari Malaysia, Chin Sophonpanich dari Muangthai, Albino Sycip dari Filipina, dan The Ning King dari Indonesia.

Lalu siapakah orang etnis Cina ini ? Ada godaan untuk mengatakan bahwa mereka adalah para penyandang kebudayaan Cina. Tetapi masalah yang berkaitan dengan definisi ini adalah sulitnya mendefinisikan “kebudayaan Cina”. Hal ini memberikan tempat bagi bahasa sebagai kriteria utama, tetapi ia mengesampingkan semua mereka yang tidak berbahasa Cina. Tentu saja, mereka yang berbahasa Cina merupakan inti daripada orang etnis Cina, tetapi ada sejumlah orang yang tidak berbahasa Cina namun dianggap sebagai orang Cina karena mereka masih menjalankan adat istiadat Cina tertentu, memepunyai ikatan pribadi dengan orang Cina, atau memiliki beberapa nilai orang Cina.

Dengan demikian, orang Cina meliputi tiga kelompok. Kelompok pertama terdiri dari para imigran dari Cina yang berbahasa Cina, yang kedua, mereka yang lahir di Asia Tenggara dan berbahasa Cina, dan yang ketiga, terdiri dari mereka yang lahir di Asia Tenggara dan tidak berbahasa Cina, tetapi memiliki nilai-nilai Cina.

Tidak semua yang memenuhi syarat sebagai orang Cina, sepenuhnya berdarah Cina. Sudah tentu, para imigran dari Cina sepenuhnya berdarah Cina, tetapi banyak dari mereka yang lahir di Asia Tenggara, termasuk sebagian yang lancar berbahasa Cina, berdarah campuran. Dalam kasus seperti ini, ibu mereka adalah pribumi. Kebanyakan dari yang disebut “peranakan” di Indonesia, “Cina Baba” di Malaysia, dan “mestizo” di Filipina, termasuk jenis ini.

Langkah kebijaksanaan yang telah diambil pemerintah Indonesia sejak tahun 1967 untuk menggalakkan industrialisasi dan untuk mengubah polanya sampai tingkat tertentu telah saling mengisi. Akan tetapi, industri manufaktur memainkan memainkan peran yang masih kecil dibandingkan dengan di negara-negara Asia Timur lainnya (Gustav F. Papanek, 1989:409). Kesepakatan perdagangan bebas alias Free Trade Agreement (FTA) ASEAN-Cina diberlakukan. Ini berarti, produk impor dari Cina akan membanjiri pasar domestik.Saat ini barang asal Negeri Tirai Bambu itu dikenal lebih murah ketimbang produk lokal. Memang, baik pedagang maupun konsumen mempunyai banyak pilihan. Namun, tidak demikian halnya bagi kalangan pengusaha dalam negeri.Bermacam produk Cina, termasuk batik mulai awal 2010 dipastikan membludak di pasaran dalam negri. Hal ini lantaran FTA yang membebaskan produk asal Cina dari bea masuk. Menurut pedagang dan konsumen, sekalipun produk Cina membanjiri Tanah Air, masyarakat masih lebih memilih membeli produk lokal. Sebab, menurut mereka, kualitasnya lebih bagus dibanding produk Cina. Sementara bagi kalangan pengusaha khususnya tekstil, pemberlakuan FTA ASEAN-Cina bagai kado pahit di tahun baru. Kelangsungan industri khususnya usaha kecil menengah alias UKM terancam. Padahal, selama ini UKM menopang perekonomian nasional. Asosiasi pengusaha memperkirakan akan terjadi pemutusan hubungan kerja massal karena 75 persen pasar domestik dikuasai produk Cina. Kendati demikian, pemerintah optimistis Indonesia mampu bersaing dengan Cina. Pemerintah juga berkomitmen melindungi produk dalam negeri. Cina selama ini adalah pemasok barang terbesar ke Indonesia. Semester pertama 2009 saja, impor nonmigas dari Cina mencapai US$ 5,9 miliar dengan pangsa pasar 17,36 persen. Khusus produk tekstil, Cina menguasai 15 persen pasar domestik. Jika FTA diberlakukan, lonjakan impor dari Cina kian tak terbendung.

 

Reaksi Pemerintah Indonesia

Dominasi orang Cina dalam kapitalisme dan perekonomian pasar tidak membawa masalah bagi Pemerintah suatu negara, dimana orang Cina merupakan mayoritas besar. Tetapi, pemerintah negara lain dimana orang Cina merupakan minoritas, tidak selalu senang dengan keadaan ini dan telah mengambil langkah-langkah diskriminatif pada satu masa atau lainnya.

Pemerintah Indonesia juga berusaha mengurangi ketergantungan pada orang Cina dengan meningkatkan kewirausahaan pribumi. Kemudian pada pertengahan 1950-an, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menegarakan perekonomian, dengan demikian mencegah orang Cina mendominasi perekonomian, bahkan sesudah modal asing diusir. Hal ini rupanya tidak cukup untuk mengakhiri kekuatiran terhadap orang Cina. Pada bulan November 1959, pemerintah mengeluarkan suatu aturan yang melarang para pedagang Cina berusaha didaerah pedesaan.Walaupun tidak dijalankan di seluruh negeri, peraturan ini sangat merusak dan di Jawa Barat, tempat orang Sunda menderita persaingan dengan orang Cina.

Segera sesudah pemerintahan Presiden Soeharto, modal China menjadi bagian daripada modal dalam negeri, dan diskriminasi pun berakhir. Sebagai hasilnya, mereka kembali menjadi unsur dinamis dari perekonomian Indonesia, yang berekspansi ke berbagai lapanagn yang dibuka oleh kebijaksanaan ekonomi yang baru itu. Orang China sangat berhasil dalam periode ini, sehingga perasaan anti China kembali memuncak di kalangan pribumi (Yoshinara Kunio, 1991 : 86).

 

 

Iklan