Oleh Entang Juarsih (0705458)

Pembangunan ekonomi negara Jepang dimulai sejak tahun 1868 saat lahir sebuah polotik penting yang dikenal sebagai pembaharuan “Meiji”. Tapi bukan berarti bahwa Jepang sebelum tahun itu disebut Negara primitive, akan tetapi dalam produksi mesin dan pembaharuan terjadi setelah pembaharuan Meiji.  Perekonomian utama pemerintahan Meiji dalam periode ini ialah terciptanya prasarana Negara ini, dengan membangun jalan kereta api antara Tokyo dan Yokuhama sampai Kobe terselesaikan. Tidak hanya itu pemerintah juga memodernisasi jaringan komunikasi lewat jasa pos dan telegraf.

Dalam periode zaman Tokugawa Jepang merupakan masyarakat yang cukup terpelajar dari budaya dan sastra dengan buku yang berlimpah-limpah, dan salah satunya adalah ajaran dari Kong Hu Cu yang hanya satu-satunya pengajaran yang meluas dalam periode Tokugawa. Dan Jitsugaku (pelajaran praktis) sedangkan perekonomian zaman tokugawa adalah feodal dan mempunyai kemiripan dengan perekonomian pertenggahan Eropa. Sehingga mengambil keputusan pada dasarnya perekonomian subsistem dan bahwa setiap perdangangan sebagian besar dengan sistem barter dan jarang terdapat pengunaan uang. Tapi perekonomian Tokugawa menunjukkan uang dan kredit. Bentuk uang biasanya uang logam sedangkan kredit yang sering digunakan oleh pedagang-pedagang Osaka. Pusat transaksi kredit adalah Ryogaeya, akan tetapi fungsi Ryogaeya tidak hanya melakukan pertukaran uang. Mereka mempunyai fungsi, misalnya: menerima deposito, meminjamkan uang dan mengeluarkan surat perintah pembayaran khususnya di Osaka sering menciptakan uang. Pada filosofi ekonomi pada birokrasi Tokugawa menitik beratkan pertanian sebagai sumber utama kekayaan sedangkan perdagangan dianggap tidak produktif dan perdangangan mendapat posisi terendah dalam masa Tokugawa. Pada periode Tokugawa di Jepang dikenalkan ekonomi uang yang dipengaruhi oleh dua faktor khusus: semua samurai di wajibkan tinggal di istana, markas besar pemerintah pindah dari pertanian, mereka menjadi rentenir dan sumbangan penting lainnya untuk perdagangan adalah SANKIN KOTAI (sistem jaminan) sering dianggap perdagangan Tokugawa. Sedangkan Jepang berkembang karena feodalisme mendahului periode modern, karena feodalisme melindungi perdagangan karena bangsa yang kuat militernya merupakan kebijakan yang sama pentingnya dengan pembangunan ekonomi. Dan pembakuan-pembakuan politik menghapus kekuasaan DAIMYO (penguasaan militer) dan membangun suatu negara yang mempunyai pemerintahan pusat. Hal ini dicapai melalui HANSEKI HOKAN (dipulihkannya pendaftaran tanag) dan HAIHAN CHIKEN (dihapuskannya wilayah-wilayah pembayar upeti). Tujuan utama pemerintah baru adalah untuk menciptakan suatu angkutan darat moderndan dipersenjatai modern.

Menurut Learner (Bintoro, 1987:2.2)  modernisasi adalah suatu proses yang sisteimatis yang menyangkut perubahan kependudukan, ekonomi, politik, komunikasi dan sektor kebudayaan dalam suatu masyarakat. Untuk menjadi modern, anggota masyarakat harus memiliki mobilitas baik dalam arti fisik maupun psikis. Mobilitas fisik berarti kebergerakan anggota masyarakat termasuk perpindahan dari desa ke kota. Teori modernsasi Baru sengaja menghindar untuk memperlakukan nilai-nilai tradisional dan modern sebagai dua pengkat sistem nilai yang secara total bertolak belakang. Kedua perangkat sistem nilai tersebut bukan saja dapat saling mewujud saling berdampingan, tetapi bahkan dapat saling mempengaruhi dan bercampur satu sama lain. Disamping itu, tidak lagi melihat bahwa nilai tradisional merupakan faktor penghambat pembangunan, bahkan sebaliknya, kajian baru ini secara sungguh-sungguh hendak berusaha menunjukkan sumbangan positif yang dapat diberikan oleh sistem nilai tradisional.

Hubungan dengan barat tidak hanya menberikan pimpinan jepang suatu model dari modernisasi sehingga cukup masuk akal untuk beranggapan bahwa jika tidak mengambil langkah-langkah pencegahan maka Jepang akan menjadi koloni. Ancaman barat menciptakan kesadaran dan keharusan untuk bertindak menciptakan pembaharuan-pembaharuan yang dinamakan ”Revolusioner” dalam arti menghancurkan sistem feodal dan membuka jalan bagi sistem ekonomi dan politik baru. Pembaharuan Meiji tidak lengkap sebagai revolusi terutama kerena bukan revolusi dari kaum yang diperintah, tetapi revolusi dalam samurai dan dapat dikatakan sebagai perebutan kekuasaan dalam kelas memerintah. Sehingga upaya-upaya yang mereka lakukan mencerminkan campuran yang aneh-aneh dari strategi modernisasi dan pelestarian. Kemajuan ekonomi sustu negara sangat dipengaruhi oleh sikap rakyat-rakyatnya terhadap kerja dan konsumsi, karena jika suatu negara dapat maju dengan cepat, harus mempunyai banyak orang yang hemat dan mau bekerja keras. Dalam suatu perekonomian kapitalis, produkivitas perusahaan merupakan penentu utama bagi produktivitas nasional dan penentu lainnya adalah manajemen. Suatu negeri feodal agraris yang tidak punya berbagai sumber daya diubah menjadi negara industri yang makmur dalam jangka waktu pendek, karena kemajuan ekonomi Jepang juga merupakan asal mula kerusakan lingkungan (pencemaran dan kebisingan). Masalah-masalah pembangunan ekonomi Jepang mestinya dapat dihindari seandainya digunakan suatu sistem ekonomi sosialis dan ada alasan kuat untuk percaya bahwa tingkat pertumbuhan sangat lambat. Bagi kebanyakan ekonomi praktis, masalah kebahagian itu terlalu kabur. Karena itu masalah ini sangat penting sebagai falsafah Jepang, tetapi tidak bagi pemimpin zaman Meiji.

Namun dapat diajukan argumentasi bahwa Jepang tidak punya pilihan lain pada masa itu, ketika negara-negara barat mengancam kemerdekaan bangsa-bangsa asia dengan kekuatan militernya yang unggul. Meskipun begitu ada jalur-jalur tindakan lain yang terbuka bagi para pemimpin zaman Meiji membangun kekuatan militer untuk tujuan pertahanan dan tidak mengunakannya untuk agresi. Karena akan mengundang kesulitan di masa depan pada waktu zaman Meiji kepada negara-negara tetangga. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa politik damai tidak akan membawa kearah kehancuran nasional seperti yang mereka yakini.

REFERENSI :

Kunio, Yoshihara. (1985). Pembagunan Ekonomi Jepang. Jakarta : Universitas Indonesia.

Lauer, Robert  H. (1993). Persepektif Tentang Perubahan Sosial. Jakarta : Rineka Cipta.

Suwarsono, dan So, Alvin Y. (1994). Perubahan sosial dan pembangunan, teori-teori modernisasi, dependensi, dan sistem dunia. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.

Tjokrohamidjojo, Bintoro. 1987. Administrasi Pembangunan, Jakarta : Karunika.

Iklan